tintaindependen.com Tangerang, – Ribuan buruh yang tergabung Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang pada Kamis, 23 Oktober 2025. Aksi ini menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang untuk tahun 2026.
Dalam aksi tersebut perwakilan masa aksi menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan tuntutan aksi buruh untuk kenaikan upah tahun 2026. Di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang perwakilan masa aksi buruh AB3 ditemui oleh Anggota Dewan YAKUB dari Fraksi Partai Nasdem dan IAN MULYANA dari Fraksi Partai PKS. Juru bicara AB3 Siswoyo meminta kepada DPRD Kabupaten Tangerang untuk memonitor Dinas Tenaga kerja karena tahun 2025 dalam pleno upah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang berpihak kepada pengusaha.
Pak Yakub Anggota Dewan mengatakan kami akan monitor dan akan menegur pemerintah Kabupaten Tangerang melalui bupati agar OPD terutama Dinas Tenaga kerja lebih bijak dalama penentuan UMK dan UMSK Kabupaten Tangerang tahun 2026. Mendengar respon Anggota Dewan Kabupaten Tangerang tersebut peserta aksi bergembira karena Anggota Dewan Kabupaten Tangerang masih ada nuraninya membela kaum buruh.
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang menuntut kenaikan UMK 2026 sebesar 11.12 persen dari UMK 2025.
Kenaikan ini akan mengubah UMK dari yang sebelumnya Rp.4.901.117. di tambah 11.12 %. AB3 juga menuntut penetapan upah sektoral untuk tahun 2026. sebesar sektor satu, 15%, sektor dua naik 10% dan sektor tiga 5%,” Tuntutan masa aksi diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Tangerang pak Yakub dan Ian Mulyana.
Setelah menyampaikan tuntutan di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang peserta aksi bergerak ke Kantor Bupati Kabupaten Tangerang. Perwakilan peserta aksi Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang. Diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Rudi Lesmana di dampingi oleh Staf Ahli Bupati. Perwakilan peserta aksi sama menyampaikan tuntutan untuk kenaikan upah tahun 2026 yang diberikan langsung oleh Siswoyo kepada Kadisnaker Kabupaten Tangerang Rudi Lesmana.
Ditengah kegembiraan tersebut kaum buruh merasa di hianati oleh Bupati Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid. Bupati tidak menemui perwakilan Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang yang sengaja datang ke kantornya. Malah Bupati Kabupaten Tangerang menemui perwakilan buruh lain yang tidak ikut aksi demo di pendopo Bupati (Kota Tangerang).
Tri Pamungkas langsung menyikapi sikap Bupati Kabupaten Tangerang tersebut ia mengatakan kemaren pemerintah atau Disnaker berpihak kepada pengusaha akhirnya upah Kabupaten Tangerang tahun 2025 jumplang dengan Kota Tangerang, Kayaknya Tahun 2026 ini akan sama karena Bupati malah menemui teman buruh lain di Pendopo kami yang jauh-jauh hari minta ketemu tidak ditemui saya yakin ini Bupati Kabupaten Tangerang sengaja memecah belah kaum buruh Tri Pamungkas juga menyuarakan tuntutan yang lebih luas, yaitu agar pemerintah lebih melihat kondisi lapangan jangan berpihak kepada Oligarki. Angota Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten Tangerang menambahkan bahwa jika tuntutan 11,12 % tidak dipenuhi, Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang akan menggelar aksi lebih besar lagi. Menurut Sulaiman Angota LKS Tripartit Kabupaten Tangerang tuntutan kenaikan upah tahun 2026 ini didasari oleh ketidak seimbangan antara UMK 2025 dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat, terutama setelah melambungnya harga-harga pokok.
Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang resmi menyerahkan hasil survei pasar dari 3 pasa. Pasar Sentiong Balaraja, Pasar Curug dan Pasar Rajeg dari 64 item Komponen untuk Hidup Layak (KHL) sebagai dasar survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Tangerang pada 22 Oktober 2025. Dari hasil survey ini dapat menjadi rekomendasi dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang untuk menjadi rekomendasi ke Provinsi Banten. ” Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) Wilayah Kabupaten Tangerang akan melakukan pengawalan karena sudah ada tanda Bupati tidak berpihak kepada kaum buruh kata Sulaiman,” ini bukan ancam namun peringatan.
