tintaindependen.com Tangerang, 9 Februari 2025 Ketua Umum LSM Seroja Indonesia, Taslim Wirawan, mendesak Pj. Bupati Kabupaten Tangerang untuk segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Yayat Rohiman. Desakan ini muncul seiring dengan dugaan pencairan ganda dana desa di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang.
Berdasarkan laporan dari beberapa media online, seperti Suarageram.co dan Indonesiasatu.co.id, ditemukan indikasi pencairan dana desa yang dilakukan secara ganda. Dugaan penyimpangan ini menimbulkan keresahan di kalangan aktivis yang mempertanyakan tanggung jawab Kepala DPMPD dalam mengawasi distribusi dana desa.
Taslim Wirawan menilai bahwa ketidakmampuan DPMPD dalam mengelola pendistribusian Alokasi Dana Desa (ADD) telah mencoreng kredibilitas instansi terkait. Ia menegaskan bahwa penyimpangan ini berpotensi menjadi ajang bancakan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kasus ini sangat memalukan! Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah menjadi ladang bancakan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Taslim dengan tegas.
Lebih lanjut, Taslim mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan ini. Ia menekankan bahwa permasalahan ini dapat berdampak pada tertundanya pencairan dana desa di masa mendatang, yang tentu akan menghambat program pembangunan di berbagai sektor.
“Kami berharap aparat penegak hukum segera mengungkap skandal ini hingga tuntas. Jangan biarkan pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi terus berlindung di balik jabatan mereka,” tambahnya.
Taslim juga menyoroti maraknya anggapan bahwa aktivis dan wartawan sering kali dicap sebagai pengganggu program dana desa. Padahal, menurutnya, justru mereka yang berperan dalam mengungkap berbagai bentuk penyimpangan.
“Jangan lempar batu lalu sembunyi tangan! Siapa yang sebenarnya bermasalah? Aktivis yang memperjuangkan transparansi atau oknum yang menyalahgunakan dana?” ujarnya lantang.
Sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus ini, Taslim menegaskan bahwa jika Pj. Bupati Tangerang tidak segera mengambil tindakan, pihaknya bersama para aktivis akan menggelar aksi unjuk rasa (UNRAS).
“Kami akan turun ke jalan jika suara kami tidak didengar!” tegasnya.
Terkait dengan dugaan pencairan ganda yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024, Taslim meminta Pj. Bupati dan aparat hukum untuk segera memberikan klarifikasi. Ia menekankan pentingnya transparansi agar permasalahan ini tidak menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Tangerang dan masyarakatnya.
“Kami ingin kepastian dan tindakan nyata. Jangan sampai kasus ini menjadi contoh buruk dalam pengelolaan keuangan daerah di masa depan,” pungkasnya.
