tintaindependen.com SERANG — Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Serang, Kamis (29/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Serang sekaligus menyoroti kompetensi pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), kekhawatiran praktik politik dinasti, serta isu pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang.
Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, khususnya mengenai transparansi dan profesionalitas dalam penempatan pejabat pemerintahan.
Dalam wawancara dengan awak media di lokasi aksi, Ahmad, perwakilan mahasiswa, membenarkan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.
Menurut Ahmad, mahasiswa menginginkan agar Bupati Serang mengutamakan kompetensi dalam menentukan pejabat OPD, bukan hubungan kekeluargaan maupun kepentingan politik tertentu.
“Kita menyoroti terkait kompetensi yang harus menjadi kategori utama untuk pemilihan OPD tersebut,” ujar Ahmad.
Mahasiswa turut menyoroti isu pergantian Sekda Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana yang belakangan ramai diperbincangkan.
Mencuatnya nama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha, sebagai figur yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Zaldi Dhuhana menjadi salah satu perhatian mahasiswa.
Mereka mengingatkan agar proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan secara transparan dan berdasarkan kemampuan, bukan kepentingan politik maupun hubungan kekeluargaan.
“Makanya kita mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Jangan sampai ketika sudah dilantik, pada akhirnya susah juga kita,” ungkap mahasiswa tersebut.
Meski menyoroti kekhawatiran praktik politik dinasti, mahasiswa belum memaparkan bukti spesifik mengenai keterlibatan pejabat tertentu dalam praktik tersebut.
Selain persoalan jabatan Sekda, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja sejumlah OPD yang dinilai perlu mendapatkan evaluasi.
Mahasiswa menginginkan adanya pembenahan birokrasi agar pejabat yang menduduki jabatan strategis benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Menurut mahasiswa, persoalan yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran bagi kepemimpinan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah.
Kekecewaan mahasiswa semakin bertambah setelah mereka mengaku tidak ditemui langsung oleh Bupati Serang maupun perwakilan OPD saat menyampaikan aspirasi.
Mahasiswa menilai pemerintah daerah seharusnya membuka ruang dialog untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi tersebut.
Mereka juga menyatakan kemungkinan menggelar aksi jilid II setelah melakukan konsolidasi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak mendapatkan tanggapan.
Aksi demonstrasi di Kantor Bupati Serang tersebut menunjukkan adanya tuntutan mahasiswa terhadap transparansi pengelolaan birokrasi pemerintah daerah.
Mahasiswa menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar siapa yang akan menggantikan Sekda Zaldi Dhuhana, melainkan bagaimana Bupati Serang memastikan proses pengangkatan pejabat berlangsung secara objektif dan sesuai aturan.
Kini publik menunggu tanggapan Bupati Ratu Rachmatuzakiyah. Apakah tuntutan mahasiswa akan dijawab melalui dialog terbuka dan evaluasi birokrasi, atau aksi lanjutan kembali digelar?
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Serang mengenai tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.
