tintaindependen.com TANGERANG – Pemerintah Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, enggan memberikan keterangan terkait realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2023. Keberadaan dana yang dialokasikan untuk sejumlah program, dengan total nilai ratusan juta rupiah, menjadi tanda tanya.
Sikap tertutup ini ditunjukkan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Kaliasin, Wahyu, yang tidak merespons sama sekali ketika dikonfirmasi via aplikasi percakapan WhatsApp. Upaya untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban publik mengenai pelaksanaan anggaran desa pun di abaikan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Desa Kaliasin pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan dana untuk beberapa program prioritas. Total alokasi dana dari beberapa program yang tercatat mencapai Rp 349.097.000.
Program-program yang dimaksud beserta nilai alokasinya adalah:
· Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pemberian Bibit Tanaman): Rp 44.127.000
· Pembangunan Taman Ramah Anak: Rp 116.705.000
· Peningkatan Produksi Peternakan (Pemberian Hewan Ternak): Rp 112.500.000
· Penanggulangan Bencana (Pengadaan Tabung APAR): Rp 9.500.000
· Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Bibit Palawija Jagung): Rp 41.285.000
· Pengelolaan Perpustakaan (Pengadaan Buku Bacaan): Rp 24.980.000
Yang menjadi persoalan, selain sikap bungkam pemerintah desa, hal ini menimbulkan dugaan indikasi adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan realisasi di lapangan. Diduga, pelaksanaan fisik atau penyerahan bantuan dari program-program senilai ratusan juta tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Kombinasi antara sikap tidak kooperatif dari pejabat desa dan indikasi penyimpangan ini tentu memicu keprihatinan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang diamanatkan oleh undang-undang, dipertanyakan penerapannya di Desa Kaliasin.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada penjelasan resmi maupun konfirmasi dari Pemerintah Desa Kaliasin mengenai kebenaran data tersebut dan bagaimana realisasi program-program itu di lapangan. Masyarakat pun menanti kejelasan atas pengelolaan dana yang notabene bersumber dari uang rakyat.
(Rey)
