tintaindependen.com SERANG, — Polemik antara Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, kembali memanas. Ketua HAMAS Banten, Irham, mempertanyakan sikap Sekda yang disebut meminta mahasiswa menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Serang saat berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi pada 9 Oktober 2026.
Dalam wawancara khusus dengan Redaksi, Irham menegaskan bahwa mahasiswa menolak permintaan tersebut karena menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak demokratis masyarakat yang harus dihormati.
Menurut Irham, tuntutan mahasiswa semestinya dijawab dengan penjelasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, bukan justru diarahkan pada persoalan permintaan maaf.
Irham mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara perwakilan HAMAS dan Sekda pada 9 Oktober 2026, Zaldi Dhuhana disebut meminta mahasiswa terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Serang.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan mahasiswa mengenai siapa sebenarnya yang menghendaki permintaan maaf tersebut.
Irham mengemukakan dua kemungkinan yang menurutnya perlu mendapat klarifikasi.
Pertama, permintaan tersebut mungkin berkaitan dengan komunikasi atau arahan dari pimpinan daerah. Kedua, permintaan itu merupakan inisiatif Sekda sendiri yang berpotensi memperkeruh hubungan mahasiswa dengan Bupati Serang.
Namun, Irham menegaskan bahwa kedua kemungkinan tersebut masih merupakan dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Irham menilai Sekda seharusnya menjadi penghubung komunikasi yang baik antara kepala daerah dan masyarakat, termasuk mahasiswa yang menyampaikan kritik.
Menurutnya, apabila terdapat pesan atau arahan dari pimpinan, seorang Sekda harus mampu mempertimbangkan cara penyampaiannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
HAMAS mengkhawatirkan permintaan maaf tersebut justru menimbulkan persepsi bahwa Bupati Serang tidak terbuka terhadap kritik mahasiswa.
Irham mempertanyakan apakah tindakan Sekda tersebut benar-benar mencerminkan kehendak Bupati atau justru merupakan keputusan pribadi yang berpotensi merugikan citra kepala daerah.
HAMAS meminta agar Sekda tidak mengambil langkah komunikasi yang dapat menempatkan Bupati Serang dalam posisi berhadapan dengan mahasiswa.
Irham menegaskan bahwa HAMAS tidak melihat alasan untuk meminta maaf hanya karena menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, serta menuntut perbaikan pelayanan publik.
HAMAS juga menilai polemik tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap kemampuan Sekda dalam membangun komunikasi dan mengoordinasikan birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang.
Bahkan, HAMAS berpandangan bahwa apabila Sekda terbukti tidak mampu menjalankan fungsi koordinasi dan komunikasi pemerintahan secara baik, Bupati Serang perlu mempertimbangkan evaluasi menyeluruh hingga kemungkinan pergantian pejabat Sekda sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Irham memastikan bahwa sejak pertemuan pada 9 Oktober 2026 hingga wawancara berlangsung, belum ada komunikasi lanjutan dari Sekda melalui telepon ataupun permintaan langsung kepadanya terkait persoalan permohonan maaf.
Karena itu, HAMAS meminta penjelasan terbuka mengenai latar belakang permintaan tersebut.
Irham juga menegaskan bahwa pihaknya belum menyimpulkan adanya kesengajaan untuk membenturkan mahasiswa dengan Bupati Serang.
Meski demikian, menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi polemik berkepanjangan yang justru mengalihkan perhatian dari substansi tuntutan mahasiswa.
HAMAS berharap Bupati Serang dapat mencermati persoalan ini secara objektif, termasuk mengevaluasi pola komunikasi Sekda dengan masyarakat.
Bagi HAMAS, kritik mahasiswa bukanlah bentuk permusuhan terhadap kepala daerah, melainkan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong pemerintahan yang lebih baik.
Persoalan utamanya bukan sekadar mahasiswa bersedia atau tidak bersedia meminta maaf, melainkan apakah Sekda telah menjalankan fungsi komunikasi pemerintahan secara tepat atau justru menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan.
Hingga berita ini disusun, keterangan Sekda Zaldi Dhuhana mengenai dugaan permintaan maaf tersebut belum diperoleh. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Sekda maupun Pemerintah Kabupaten Serang untuk memberikan penjelasan yang berimbang.
